Nilai Dolar dan Mata Uang Asing di Suriah

Nilai tukar pound Suriah di Provinsi Daraa menunjukkan perbaikan pada Senin, 19 Januari 2026, sebagaimana dipantau jaringan lokal. Pergerakan ini kembali memunculkan wacana lama mengenai kemungkinan penyederhanaan mata uang dengan memangkas tiga nol dari nominal yang beredar.

Dalam skema pemotongan tiga nol, setiap 1.000 pound Suriah lama akan setara dengan 1 pound Suriah baru. Kebijakan semacam ini bukan hal baru di dunia, dan biasanya bertujuan mempermudah transaksi, pencatatan, serta persepsi nilai mata uang di masyarakat.

Jika kurs dolar Amerika yang saat ini berada di kisaran 11.300 hingga 11.400 pound Suriah lama dikonversi ke mata uang baru, nilainya akan berada di rentang 11,3 hingga 11,4 pound Suriah baru per dolar. Angka ini jauh lebih ringkas dan mudah dibaca.

Hal yang sama berlaku untuk kurs euro. Nilai euro yang berada di kisaran 13.300 hingga 13.450 pound Suriah lama akan berubah menjadi sekitar 13,3 hingga 13,45 pound Suriah baru setelah pemangkasan tiga nol.

Untuk mata uang regional, lira Turki yang diperdagangkan pada kisaran 260 hingga 262 pound Suriah lama akan setara dengan sekitar 2,6 hingga 2,62 pound Suriah baru. Konversi ini membuat transaksi lintas mata uang terasa lebih sederhana.

Riyal Saudi yang tercatat berada di kisaran 3.051 hingga 3.078 pound Suriah lama akan berubah menjadi sekitar 3,05 hingga 3,08 pound Suriah baru. Angka tersebut mendekati rasio yang umum dipakai masyarakat dalam perbandingan mata uang.

Sementara itu, dinar Yordania yang sebelumnya mencapai sekitar 15.933 hingga 16.074 pound Suriah lama akan bernilai sekitar 15,9 hingga 16,1 pound Suriah baru. Nilai tinggi dinar tetap terlihat, namun tanpa deretan nol yang panjang.

Dinar Kuwait, yang termasuk mata uang termahal di kawasan, saat ini berada di kisaran 36.951 hingga 37.278 pound Suriah lama. Setelah redenominasi, nilainya akan berada di sekitar 36,9 hingga 37,3 pound Suriah baru.

Perubahan nominal juga akan sangat terasa pada sektor emas. Harga emas 21 karat yang saat ini dijual sekitar 1.485.000 pound Suriah lama akan setara dengan sekitar 1.485 pound Suriah baru per gram.

Untuk harga beli emas 21 karat di kisaran 1.435.000 pound Suriah lama, setelah pemotongan tiga nol nilainya menjadi sekitar 1.435 pound Suriah baru. Selisih jual-beli tetap sama secara nilai riil.

Emas 18 karat yang dijual sekitar 1.273.000 pound Suriah lama akan berubah menjadi sekitar 1.273 pound Suriah baru per gram. Sedangkan harga belinya di kisaran 1.220.000 lama menjadi sekitar 1.220 baru.

Biaya ongkos pembuatan emas yang dibatasi hingga 130.000 pound Suriah lama per gram juga akan disederhanakan menjadi sekitar 130 pound Suriah baru. Ini membuat negosiasi antara pedagang dan pembeli jauh lebih praktis.

Dalam konteks pengiriman uang, nilai dolar remitansi di pasar gelap yang mencapai sekitar 11.200 pound Suriah lama akan setara dengan sekitar 11,2 pound Suriah baru. Biaya tambahan per transaksi pun akan terlihat lebih kecil secara nominal.

Kurs resmi remitansi yang ditetapkan bank sentral, yakni sekitar 11.000 pound Suriah lama per dolar, akan menjadi sekitar 11 pound Suriah baru. Untuk euro resmi di kisaran 12.793 pound lama, nilainya menjadi sekitar 12,79 baru.

Meski perubahan ini terlihat signifikan secara visual, para ekonom menekankan bahwa pemotongan tiga nol tidak otomatis meningkatkan daya beli. Nilai riil barang dan jasa tetap sama, hanya cara penyebutannya yang berubah.

Namun dari sisi psikologis, redenominasi sering dianggap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional. Angka yang lebih kecil dan rapi dinilai lebih mudah diterima dalam transaksi harian.

Bagi pelaku usaha kecil, pencatatan keuangan akan menjadi lebih sederhana. Harga barang yang sebelumnya mencapai puluhan atau ratusan ribu akan berubah menjadi puluhan atau ratusan unit mata uang baru.

Di sisi lain, pemerintah dan lembaga keuangan harus menyiapkan proses transisi yang jelas agar tidak terjadi kebingungan. Penyesuaian sistem, kontrak, dan harga harus dilakukan secara serentak.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada stabilitas ekonomi makro. Tanpa inflasi yang terkendali, pemotongan nol hanya akan bersifat kosmetik.

Dalam konteks Suriah, perbaikan nilai tukar yang dilaporkan di Daraa menjadi latar penting bagi wacana ini. Stabilitas relatif dapat menjadi modal awal sebelum kebijakan besar diterapkan.

Pemerintah Suriah secara resmi telah menerapkan kebijakan pemangkasan nominal mata uang atau redenominasi, sebagai bagian dari upaya penyederhanaan sistem keuangan nasional dan pemulihan kepercayaan publik. Dalam kebijakan ini, tiga nol dipangkas dari pound Suriah, sehingga nilai nominal menjadi lebih ringkas tanpa mengubah nilai riil daya beli. Meski demikian, uang lama dengan nominal besar masih tetap beredar di masyarakat dan diakui sah sebagai alat pembayaran selama masa transisi yang telah ditetapkan.

Bank sentral dan lembaga keuangan kini menjalankan proses pertukaran secara bertahap, di mana uang lama dapat ditukar dengan mata uang baru melalui bank dan kanal resmi lainnya. Pemerintah menegaskan bahwa masa peralihan ini dimaksudkan untuk mencegah gangguan transaksi, memberi waktu adaptasi bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta memastikan stabilitas harga. Selama proses berlangsung, harga barang dan jasa ditampilkan dalam dua satuan untuk menghindari kebingungan, sembari menyiapkan penarikan bertahap uang lama dari peredaran.

Baca selanjutnya

Meski Suriah Sudah Damai, Sisa SDF Dilaporkan Balas Dendam ke Suku Al Baggara

Kawasan Al-Hasakah di Suriah kembali menjadi sorotan setelah laporan-laporan di media sosial menyebut adanya kekerasan yang dilakukan oleh sisa pasukan Syrian Democratic Forces (SDF) terhadap suku Al-Baggara. Insiden ini diklaim terjadi usai gencatan senjata oleh pemerintah Suriah dan SDF terutama di desa-desa barat laut hingga barat Hasakah, termasuk Tal Majdal dan Al-Ashara, dengan korban sipil yang disebut mencapai lebih dari seratus orang. Hasakah belum sepenuhnya dikuasai pemerintah dan aparat SDF masih ada.

Postingan di X (dulu Twitter) menggambarkan kekerasan ini sebagai pembalasan SDF setelah mengalami kekalahan di wilayah lain, terutama Raqqa dan Deir ez-Zor. Banyak anggota suku Al-Baggara disebut bergabung dengan pasukan pemerintah Suriah, sehingga konflik lokal dan balas dendam diduga meningkat.

Di Tal Majdal, laporan mengklaim adanya penargetan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Korban yang disebut termasuk seorang anak bernama Dahham AlRashu dan anggota keluarga Hussein al-Alawi. Beberapa warga dilaporkan ditangkap, rumah-rumah dibakar, dan ketegangan meningkat di antara penduduk desa.

Sementara itu, di Al-Ashara, situasi juga memanas. Protes warga disebut ditembaki oleh SDF, dengan korban sipil, pembakaran rumah, dan ketakutan meluas di masyarakat lokal. Kedua desa ini menjadi contoh paling sering disebut sebagai lokasi utama insiden, meski klaim jumlah korban masih belum bisa diverifikasi oleh sumber internasional.

Jumlah korban yang dikabarkan dari berbagai posting mencapai lebih dari 120 orang, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Namun, sampai saat ini, angka ini masih berdasarkan laporan lokal dan akun pro-pemerintah Suriah atau anti-SDF, sehingga kemungkinan masih bisa berubah atau merupakan propaganda.

Kejadian ini terjadi di tengah gencatan senjata. Presiden Ahmed Al Sharaa meminta semua pihak untuk meletakkan senjatan. 

Sebelumnya, pasukan suku Arab yang bergabung dengan pemerintah Suriah telah bertempur melawan SDF untuk menguasai wilayah-wilayah di sebelah timur Sungai Efrat, termasuk daerah kaya minyak di Deir ez-Zor.

Selain insiden di Hasakah, bentrokan juga tercatat di Aleppo awal Januari 2026, menyebabkan ribuan warga mengungsi dan menimbulkan korban sipil. Perseteruan ini menunjukkan eskalasi kekerasan yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata, termasuk milisi suku dan pasukan pemerintah Suriah. Situasi ini diperkirakan mirip dengan pembantai warga Arab oleh misili Druze Al Hajri pro Israel usai rejim Assad lengser.

Meski gencatan senjata sudah diumumkan, banyak sempalan SDF yang belum bersedia menerima kesepakatan itu.

Gencatan senjata diumumkan pada 18 Januari 2026, tetapi dugaan pelanggaran dilaporkan di kedua pihak. Ketegangan tetap tinggi karena wilayah tersebut memiliki nilai strategis, baik secara politik maupun ekonomi, terutama di dekat ladang minyak dan jalur transportasi penting.

Suku Al-Baggara, yang menjadi korban utama laporan ini, memiliki sejarah panjang dalam dinamika konflik lokal. Sebagian kelompoknya pernah bekerja sama dengan berbagai faksi, termasuk milisi yang didukung Iran, sehingga posisi mereka di tengah konflik seringkali kompleks.

Kekerasan yang dilaporkan di Tal Majdal dan Al-Ashara dianggap sebagai bagian dari pola balas dendam SDF setelah kekalahan mereka di wilayah lain. Korban sipil, termasuk anak-anak, menunjukkan risiko tinggi bagi masyarakat non-combatant di zona konflik.

Sementara itu, pemerintah Suriah menegaskan kontrolnya atas wilayah yang baru dibebaskan, mengingat pentingnya menjaga administrasi lokal dan layanan publik, tapi itu di Raqqa dan Deir Ezzour bukan di Hasakah. Pejabat lokal yang masih menjabat berperan penting untuk menjaga kontinuitas layanan meski situasi keamanan masih rapuh.

Insiden ini juga menimbulkan protes terhadap kehadiran basis militer asing di Hasakah, termasuk pangkalan AS, yang semakin memperumit situasi keamanan dan sosial. Ketegangan antara penduduk lokal dan kelompok bersenjata asing terus menjadi sumber kerentanan di kawasan ini.

Media internasional besar, seperti Al Jazeera, hingga kini belum mengonfirmasi jumlah korban atau detail insiden, sehingga klaim yang beredar tetap harus dipandang sebagai laporan awal dan belum diverifikasi sepenuhnya.

Para analis menyebutkan bahwa informasi yang cepat tersebar di media sosial bisa menjadi bagian dari propaganda konflik, di mana pihak-pihak yang terlibat mencoba memengaruhi opini publik dan legitimasi politik di wilayah yang diperebutkan.

Kawasan barat laut Hasakah tetap menjadi titik panas karena nilai strategisnya dan sejarah bentrokan antara SDF dan suku Arab yang loyal ke pemerintah. Wilayah ini juga menjadi jalur logistik dan titik ekonomi penting yang memengaruhi kontrol wilayah di timur Suriah.

SDF menghadapi tekanan dari dua sisi: pasukan pemerintah yang didukung suku lokal dan masyarakat sipil yang ingin kembali ke kondisi normal. Ketegangan ini memicu tindakan keras yang diklaim menargetkan warga sipil, meski verifikasi independen masih terbatas.

Gubernur provinsi Deir Ezzour menegaskan dukungan terhadap pejabat lokal dan mengingatkan pentingnya layanan publik. Hal ini menunjukkan pemerintah Suriah berupaya mengintegrasikan kembali wilayah yang baru dibebaskan ke dalam struktur administratif resmi.

Meski gencatan senjata sudah diumumkan, risiko eskalasi tetap tinggi. Pelanggaran lokal bisa memicu bentrokan baru, terutama di desa-desa kecil yang sebelumnya berada di bawah kontrol SDF dan kini kembali ke pemerintah pusat.

Situasi di Hasakah menjadi contoh ketegangan etnis dan politik yang lebih luas di timur Suriah, di mana konflik antara kelompok Kurdi, suku Arab, dan pasukan pemerintah terus berlangsung.

Pengamat menekankan perlunya pemantauan independen untuk memastikan keselamatan warga sipil dan mencegah pembalasan yang bisa memperburuk konflik. Informasi yang beredar di media sosial perlu diverifikasi sebelum dijadikan dasar kebijakan atau tindakan lebih lanjut.

Kejadian ini menunjukkan kompleksitas konflik Suriah modern, di mana identitas suku, kepentingan politik lokal, dan dinamika militer saling terkait, dan warga sipil sering menjadi korban utama di tengah pertarungan kekuasaan.

Meskipun informasi masih berkembang, laporan awal ini menjadi peringatan bagi komunitas internasional tentang risiko tinggi bagi warga sipil di zona konflik dan perlunya mekanisme perlindungan yang efektif, terutama di wilayah yang baru direintegrasikan ke kontrol pemerintah Suriah.

Baca selanjutnya

Unraveling Ancient Arab-Pacific Connections

A captivating claim emerges from historical records suggesting that Arab geographers in the 13th and 14th centuries CE, well before European explorers, purportedly possessed knowledge of a large and highly mountainous island in the farthest southern ocean. This enigmatic land was described as lying far southeast of Borneo and uninhabited by humans, save for gigantic birds known as 'sheemoah'.

This assertion stems from Eccles' discussion in the Proceedings New Zealand Institute, vol. III, p. 65, which references "The English Mechanic" of December 3, 1869, p. 279. The cited text indicates that various Arabic geographical works of the aforementioned centuries, many of which have been translated, provide a striking depiction of this southernmost isle.

One of the most intriguing aspects of this claim is the designation 'sheemoah' for the colossal avian inhabitants. This term bears a remarkable phonetic resemblance to 'Samoa', the name of an island and nation situated in the Pacific. This similarity ignites speculation regarding potential linguistic connections or a broader geographical awareness among ancient civilizations.

Furthermore, the historical annals of the Sultanate of Tidore in North Maluku, Indonesia, also hint at extensive past interactions with the Arab world.

According to the accounts of some Tidore historians, the Sultanate's influence extended beyond the Indonesian archipelago into the Pacific region. This influence purportedly encompassed trade and political dominion, with claims suggesting Tidore's control over a significant portion of the Pacific islands.

The genealogy of the Ternate and Tidore kings traces the first Tidore ruler to Muhammad Naqil, who ascended the throne in 1081 CE. However, Islam was not adopted as the official religion of the Tidore Kingdom until the late 14th century, under the reign of the 11th Sultan, Djamaluddin, who embraced Islam through the proselytization efforts of Sheikh Mansur from Arabia. This connection with Arabian missionaries facilitated extensive communication and cultural exchange.

The links between the Sultanate of Tidore and traders and preachers from various parts of the world, including Arabia, underscore the existence of active maritime networks during that era. These networks could have facilitated the exchange of information and geographical knowledge across vast distances, potentially including awareness of southern lands as documented in Arabic geographical texts.

Nevertheless, it is crucial to acknowledge that the claims concerning Arab geographers' knowledge of New Zealand and Tidore's dominion over a large part of the Pacific remain speculative and necessitate further rigorous research for definitive verification. The description of a far-southern island inhabited by giant birds might allude to another, as yet unidentified, landmass, and the assertions of Tidore's Pacific control require more substantial historical evidence.

However, the phonetic similarity between 'sheemoah' and 'Samoa', coupled with accounts of Tidore's extensive trade networks and political influence, presents an intriguing puzzle. Is this merely a coincidence, or does it represent a vestige of ancient knowledge and interaction connecting these distant regions?

Should future research substantiate these claims, it would necessitate a significant revision of our understanding of global exploration and the geographical knowledge possessed by ancient civilizations. It would also raise new questions about the mechanisms through which such information about remote southern territories reached the Arab world.

The extensive maritime trade in the Indian Ocean during that period facilitated the exchange of goods and ideas between diverse cultures. Arab merchants were renowned seafarers with trade networks stretching from the Middle East to Southeast Asia. It is plausible that during their voyages, they acquired information about lands further to the south.

Moreover, the spread of Islam played a vital role in intercultural interactions in the past. Islamic scholars and missionaries often undertook long journeys to propagate their faith, and during these travels, they could have exchanged geographical and cultural knowledge with local populations.

The narrative of Sheikh Mansur converting the King of Tidore exemplifies how interactions between Arabs and the people of the Indonesian archipelago could lead to significant historical and cultural shifts. Similar interactions through trade and political alliances might have extended Tidore's influence eastward into the Pacific.

For the present, these claims remain compelling hypotheses that challenge historians, linguists, and archaeologists to conduct more in-depth investigations. Thorough examination of ancient texts, local historical records, and archaeological evidence from the relevant regions is essential.

If future research successfully confirms these assertions, it would necessitate a re-evaluation of the world's historical maps and a revised understanding of the scope of ancient human knowledge and influence.

Etymological analysis of the term 'sheemoah' and its comparison with Pacific languages might yield clues about potential ancient linguistic connections.

Archaeological investigations in New Zealand and the Pacific islands purported to be under Tidore's influence could also provide physical evidence of past interactions.

The narrative of potential ancient connections between the Arab world, the Indonesian archipelago, and the Pacific serves as a reminder that history often holds undiscovered mysteries. New discoveries and reinterpretations of old records can continuously reshape our understanding of the past.

The study of interactions between ancient civilizations is an ongoing endeavor. Each new finding opens fresh avenues of inquiry and compels us to further explore the complexities of human history.

While the claims regarding ancient Arab knowledge of New Zealand and Tidore's Pacific reach remain unconfirmed, they offer a fascinating glimpse into the potential interconnectedness of the ancient world and the vastness of what remains to be discovered about our shared history.

Read more

Pesan Jokowi ke Calon Menteri: Jadikan BUMN Go Internastional

Presiden Joko Widodo mendesak seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengusaha swasta nasional untuk berani menjadi pemain kelas dunia di era globalisasi.

"Kita harus berani melakukan ekspansi tidak hanya bermain di pasar dalam negeri. Produk-produk kita harus mampu membanjiri pasar regional dan global," ungkap Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (16/8).

Menurut dia, pemangku kepentingan harus menyiapkan para talenta negeri ini agar memiliki reputasi yang diperhitungkan di dunia internasional. Intinya, pelaku usaha domestik harus semakin ekspansif dari tataran lokal menuju skala global.

"Kita harus semakin ekspansif, from local to global. Jika kita semua segera serius berbenah bersama, saya yakin kita akan mampu melakukan lompatan kemajuan secara signifikan," tegas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk unjuk gigi di level internasional. Tepatnya, ketika Indonesia berada di puncak periode bonus demografi antara 2020-2024.

Jika Indonesia lebih fokus mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan menggunakan cara-cara baru, maka Jokowi yakin demografi menjadi bonus lompatan kemajuan.

Ke depan, pemerintah mengaku akan mendukung pembenahan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan secara besar-besaran. Tujuannya, agar mampu menghadapi perubahan.

Menurut dia, persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang, membutuhkan kualitas SDM yang tepat.

"Kita butuh SDM yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat. SDM yang menguasai keterampilan dan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan," papar Jokowi. (sumber)